Alhamdulillah, akhirnya kemepan RB menemukan titik terang terkait permasalahan honorer. Berikut solusi dari kemenpan RB untuk rekan-rekan honorer.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), memberikan dua solusi atas tuntutan pengangkatan guru honorer. Para guru honorer dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Herman Suryatman, mengatakan dua solusi yang ada telah sesuai dengan aturan pemerintah. "Bagi para guru honorer yang berusia 35 tahun ke bawah, bisa mengikuti seleksi CPNS. Sebaliknya, para guru honorer berusia di atas 35 tahun bisa ikut seleksi P3K," jelas Herman ketika dikonfirmasi Republika, Rabu (10/2).
Kedua solusi di atas, lanjut dia, tidak melanggar aturan dalam undang-undang aparatur sipil negara (ASN). Seleksi juga menjadi solusi bagi persoalan ketersediaan anggaran bagi pengangkatan para guru honorer.
Herman menjelaskan, persoalan aturan hukum dan anggaran memang menjadi kendala pengangkatan guru honorer. Dalam aturan tidak ditemukan celah hukum yang dapat menjadi alasan kuat pengangkatan mereka. Sementara itu, pada 2016, anggaran untuk guru honorer memang tidak dialokasikan dalam APBN.
"Kami luruskan juga terkait janji pengangkatan, bahwa wacana itu adalah hasil rapat dengar pendapat antara Kemenpan RB dengan Komisi II DPR. Namun, dengan catatan, pengangkatan hanya bisa dilakukan jika ada anggaran dan tidak menyalahi aturan yang ada," tambah Herman.
Menanggapi demo ribuan guru honorer pada Rabu hingga Jumat (12/2), Herman menyatakan pihaknya berempati. Kemenpan RB tidak bisa melarang aksi tersebut karena menyadari bahwa para guru honorer berhak menyampaikan aspirasinya.
Kedua solusi di atas, lanjut dia, tidak melanggar aturan dalam undang-undang aparatur sipil negara (ASN). Seleksi juga menjadi solusi bagi persoalan ketersediaan anggaran bagi pengangkatan para guru honorer.
Herman menjelaskan, persoalan aturan hukum dan anggaran memang menjadi kendala pengangkatan guru honorer. Dalam aturan tidak ditemukan celah hukum yang dapat menjadi alasan kuat pengangkatan mereka. Sementara itu, pada 2016, anggaran untuk guru honorer memang tidak dialokasikan dalam APBN.
"Kami luruskan juga terkait janji pengangkatan, bahwa wacana itu adalah hasil rapat dengar pendapat antara Kemenpan RB dengan Komisi II DPR. Namun, dengan catatan, pengangkatan hanya bisa dilakukan jika ada anggaran dan tidak menyalahi aturan yang ada," tambah Herman.
Menanggapi demo ribuan guru honorer pada Rabu hingga Jumat (12/2), Herman menyatakan pihaknya berempati. Kemenpan RB tidak bisa melarang aksi tersebut karena menyadari bahwa para guru honorer berhak menyampaikan aspirasinya.
Sumber : www.republika.co.id
Itulah informasi terkini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
LIKE & SHARE
loading...
aturan ini aturan itu hanya menghambat langkah honorer K2 saja, emang gak ada solusi ? dari 2013 ikut tes oke nyatanya pemerintah gak transparan masalah passing grade, yang bodong lulus korban honorer K2, K2 kompetisi dengan umum oke eh ..korban lagi K2, UU ASN juga yang korban K2 sekarang pemerintah mau apa lagi bentur honorer K2 ?
BalasHapus