Assalamu'alaikum rekan-rekan ! Simak bentuk perjuangan PB PGRI untuk kesejahteraan honorer K2, Berikut info selengkapnya.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyatakan komitmennya memperjuangkan nasib honorer kategori dua (K2). Hanya saja, PB PGRI meminta honorer K2 tetap bersatu dan sabar.
![Honorer K2 saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Foto: dok.JPNN Honorer K2 saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Foto: dok.JPNN](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uF4lH6ZmFbXUJc05sFCPEkNR8Er4CCE2XU9GyskKCagJOXHFsoYeo6CHqy8mWVtmd3mG9Hx06mt0zOt2SlVRH46L-_nKML5KpmGbaJOXC-VJrgS47ubSYE469Baqfq8GfIIbntzxKnVAwZfw2g96YFROhIhNX6Zrxc=s0-d)
"Namanya berjuang itu harus sabar dan jangan kesusu. Semua ada prosesnya, jangan karena satu tahap belum ada hasilnya lantas saling menyalahkan satu sama lainnya, kemudian cerai berai," kata Plt Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi kepada JPNN, Minggu (24/4).
Dia menegaskan, meski Ketum PB PGRI Sulistiyo sudah meninggal, namun perjuangan tetap jalan. Sebab, honorer K2 merupakan anggota PGRI.
"Namanya anggota PGRI akan tetap kami kawal. Memang untuk mendapatkan payung hukum bagi honorer K2 tidaklah mudah karena itu butuh kesabaran," ujarnya.
Saat ini menurut Unifah, ada dua hal yang dituntut PB PGRI. Pertama, mendesak pemerintah membuat payung hukum bagi pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
Kedua, mendorong seluruh kepala daerah mengangkat guru honorer K2 menjadi pegawai daerah dengan gaji layak dan masuk APBD.
"Tapi sekali lagi perjuangan PGRI tidak bisa berjalan baik bila honorer K2 tidak kompak lagi, tercerai-berai. Saya hanya minta satukan visi misi honorer K2. Kalau ada di internal honorer K2 yang berselisih paham, silakan buat pemilihan pengurus baru dan bukan membuat forum lain yang membuat pemerintah bingung," tandasnya.
Dia menegaskan, meski Ketum PB PGRI Sulistiyo sudah meninggal, namun perjuangan tetap jalan. Sebab, honorer K2 merupakan anggota PGRI.
"Namanya anggota PGRI akan tetap kami kawal. Memang untuk mendapatkan payung hukum bagi honorer K2 tidaklah mudah karena itu butuh kesabaran," ujarnya.
Saat ini menurut Unifah, ada dua hal yang dituntut PB PGRI. Pertama, mendesak pemerintah membuat payung hukum bagi pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
Kedua, mendorong seluruh kepala daerah mengangkat guru honorer K2 menjadi pegawai daerah dengan gaji layak dan masuk APBD.
"Tapi sekali lagi perjuangan PGRI tidak bisa berjalan baik bila honorer K2 tidak kompak lagi, tercerai-berai. Saya hanya minta satukan visi misi honorer K2. Kalau ada di internal honorer K2 yang berselisih paham, silakan buat pemilihan pengurus baru dan bukan membuat forum lain yang membuat pemerintah bingung," tandasnya.
Sumber : jpnn.com
Demikian sekilas info malam. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua, khususnya buat rekan-rekan honorer K2. Terima kasih telah berkunjung.
LIKE & SHARE
loading...
0 Response to "PB PGRI MENDESAK PEMERINTAH MEMBUAT PAYUNG HUKUM BAGI HONORER K2 JADI PNS DAN ANGKAT GURU HONORER K2 MENJADI PEGAWAI DAERAH DENGAN GAJI YANG LAYAK"
Posting Komentar