Selamat pagi rekan-rekan guru. Kali ini informasi datang dari dunia pendidikan ternyata masih ada guru yang mengajar akan tetapi belum sarjana, seperti apa informasinya langsung aja yuk kita baca sama-sama.........................
Hingga saat ini, jumlah guru di Kalteng mencapai 51.414 orang. Sedangkan yang berkualifikasi atau mengantongi ijazah S-1 ataupun D-IV sebanyak 29.014 atau 57,18 persen. Sekitar 20 ribu guru belum sarjana. Guru dilarang mengajar apabila sampai 2016 belum sarjana.
Karena itu, pemerintah membuat Program
Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan (PSKGJ). Melalui universitas
yang telah ditunjuk di setiap daerah. Agar guru terakomodir dan mencapai
sarjana. Namun, saat ini guru yang menempuh percepatan sarjana di
Universitas Palangka Raya (Unpar) hanya 1.200. Itupun tidak seluruhnya
bakal diwisuda.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) Unpar Prof Bambang TK Garang mengatakan, seribu guru
diyudisium akan diwisuda Agustus nanti. Selain jumlah guru mengejar
sarjana sedikit, penyelenggaraan program PSKGJ di Unpar ditengarai
terdapat sejumlah kejanggalan. Terutama guru menjadi mahasiswa hingga
saat ini belum mengantongi Nomor Induk mahasiswa (NIM). Namun, hal itu
ditampik Bambang.
Polemik PSKGJ Unpar terus mencuat.
Terlebih dikabarkan program PSKGJ ini dibuka di Balikpapan. Diduga
mahasiswa dari Balikpapan ini berkisar 70 mahasiswa dan disebut-sebut
yudisium beberapa hari lalu. Mahasiswa ini juga disinyalir tidak
memiliki NIM.
Mahasiswa mengikuti program PSKGJ kurang
lebih 3.500 guru ditambah mahasiswa dari Balikpapan. Jumlah baru
mendapat NIM diduga kurang dari sepertiganya.
Pihak rektorat diduga tidak memberikan
NIM, dengan alasan mahasiswa tersebut dianggap tidak memenuhi
persyaratan mengikuti PSKGJ. Seperti surat keterangan mengajar yayasan
jika mengajar di sekolah swasta. Persyaratan paling banyak tidak
dipenuhi adalah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(NUPTK).
Mahasiswa mengikuti program PSKGJ tidak
memilki NUPTK, dianggap bukan ‘guru’ seperti dimaksud dalam persyaratan
dan disebut-sebut belum berhak mengikuti program ini. Penerimaan
mahasiswa tidak memiliki NUPT, mengindikasikan pengelola memanfaatkan
program ini mencetak sarjana cacat administrasi.
Informasi diterima Kalteng Pos (Grup JPNN.com),
program ini dapat menyumbang uang lebih dari Rp 40 miliar. SPP
mahasiswa Rp 3,5 juta per semester. Rata-rata mahasiswa kuliah 4
semester. Jumlah SPP terkumpul 4 dikali Rp 3.5 juta dikali jumlah
mahasiswa 3.500, total sekitar Rp 49 miliar.
Belum lagi demi kelancaran dosen
mengajar dalam PSKGJ, membuat mahasiswa harus merogoh kocek membayar
biaya transportasi mengajar, biaya ujian semester, pembuatan skripsi
dan kuliah honorarium menguji mata kuliah, berkisar Rp 12 – 15 juta
setiap mahasiswa.
“Dana PSKGJ masih ada pada universitas
dan belum bias ke luar karena aturan pengajuan dana harus paling lambat
program yang dijalankan karena aturan berubah-ubah,” tegas Bambang
kepada Kalteng Pos, beberapa waktu lalu.
Selain itu, ia juga menegaskan mahasiswa
dari luar Kalteng yang ikut PSKGJ, juga sudah sesuai peraturan. Meski
guru di Kalteng masih banyak belum dapat mengikuti PSKGJ.
“Mahasiswa dari Balikpapan itu ada MoU (kerjasama), jadi sudah sesuai aturan,” ucapnya.(okt/abe/jpnn)
Sekian dulu informasinya, semoga berita hari ini menarik buat anda semua. Wassalam.............
Sumber : www.jpnn.com
LIKE & SHARE
loading...
0 Response to "20 Ribu Guru di Kalteng Belum Berijazah S-1"
Posting Komentar