PANGGUNG POLITIK ERA JOKOWI PENUH KEGADUHAN

Selamat sore rekan-rekan dari dunia politik. Pada sore hari ini kami akan berbagi informasi politik yang terbaru yaitu informasi menngenai keadaan politik di era Presiden Jokowi yang penuh dengan kegaduhan. Apakah di tahun 2016 kondisi politik di Indonesia akan terus berlanjut seperti ini, mari kita simak informasinya bersama........

Panggung politik Tanah Air sepanjang 2015 diwarnai berbagai kegaduhan yang menguras energi demikian besar. Kondisi tersebut mengakibatkan iklim politik menjadi tak kondusif. Sistem kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan parlemen menjadi terganggu.

kekisruhan sudah terjadi sejak awal Januari, yang dimulai dengan penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Sutarman. Di pengujung 2015, yaitu di Desember ini, kegaduhan politik ditutup dengan mencuatnya kasus Ketua DPR Setya Novanto. Berikut rentetan kegaduhan dan peristiwa-peristiwa penting di kancah perpolitikan Indonesia:

Gaduh Budi Gunawan

Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri di awal 2015, namun tidak lama Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi pada 13 Februari 2015.

Kegaduhan politik pun merembet ke semua lini, khususnya hukum. Ketegangan antara KPK dan Polri secara institusi pun terjadi, termasuk lembaga DPR sebagai institusi politik.

Kegaduhan ini memaksa Jokowi menunjuk Badrodin Haiti pada 16 Januari 2015, selaku Wakapolri untuk mengisi posisi kosong Kapolri yang ditinggalkan Sutarman.

Tahun Suksesi Partai Politik

Partai Hanura Kembali dipimpin oleh Wiranto untuk lima tahun mendatang setelah ia terpilih kembali secara aklamasi dalam agenda Munas II Partai Hanura di Solo pada 13 Februari 2015.

Suksesi berikutnya di 2015 adalah Partai Amanat Nasional. PAN berhasil memilih Ketua Umum baru, yaitu Zulkifli Hasan setelah menang tipis atas Hatta Rajasa dengan selisih enam suara. Zulkifli menang lewat voting tertutup yang digelar di Kongres IV PAN di Nusa Dua Bali, Minggu 1 Maret 2015.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali dipimpin Megawati Soekarnoputri setelah terpilih secara aklamasi di Kongres ke-IV PDI Perjuangan di Bali 9 April 2015.

Setali tiga uang dengan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020 untuk kali kedua pada Kongres Partai Demokrat ke-IV yang di Surabaya, Jawa Timur, 12 Mei 2015.

Tanpa sorotan tajam media, tiba-tiba saja Partai Keadilan Sejahtera melakukan konstruksi ulang kepengurusan dalam agenda Musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Jawa Barat, pada 10 Agustus 2015. Sohibul Iman berhasil menjadi suksesor dari Anis Matta sebagai Presiden PKS.

Khusus Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, sepanjang 2015 ini kerap diisi dengan konflik internal dualisme kepemimpinan. Perseteruan berkepanjangan di tubuh dua partai ini tak juga selesai hingga menjelang pergantian tahun ini.

Bang Yos Pimpin BIN

Presiden Joko Widodo melantik Sutiyoso sebagai kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Marciano Norman. Sutiyoso resmi dilantik memimpin lembaga spionase tersebut sejak 9 Juli 2015. Salah satu program jangka panjang Sutiyoso adalah melakukan perekrutan personel BIN dari berbagai keahlian, dengan kebutuhan kurang lebih 1.000 orang.

Si Doel Jadi Gubernur Banten

Rano Karno diberhentikan sebagai Wakil Gubernur Banten untuk menjabat sebagai Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut Chosiyah terhitung sejak 31 Juli 2015 lewat Keputusan Presiden Nomor 63/P Tahun 2015. Rano, mantan aktor kawakan yang kondang dengan film Si Doel Anak Sekolahan, menggantikan Atut setelah Atut menjadi pesakitan sebagai tahanan KPK akibat kasus korupsi.

Jokowi Rombak Kabinet

Presiden Jokowi mengumumkan perombakan kabinet perdana di Istana Negara. Ada enam anggota Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK yang diganti, tertanggal 12 Agustus 2015.

Lima menteri dan Sekretaris Kabinet diberhentikan Jokowi. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto.

Presiden Jokowi mengangkat Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Sofyan Djalil sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan.
Sedangkan posisi yang ditinggalkan Andi Widjojanto diisi oleh Pramono Anung.

Setya Novanto-Donald Trump

Kunjungan Ketua DPR RI Setya Novanto dan wakilnya Fadli Zon dalam agenda kampanye Donald Trump di Trump Tower, Fifth Avenue, New York, Kamis 3 September 2015, berbuntut panjang.

Kunjungan ini dianggap tidak beretika bagi seorang pimpinan lembaga tinggi yang berkunjung dalam agenda pribadi kampanye seorang Trump. Setya berdalih, pertemuan itu atas pemintaan dari Trump sendiri dan belakangan diketahui bos MNC Group Harry Tanoesoedibjo jadi sutradara atas pertemuan itu.

Setya dan Fadli akhirnya disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dan diberikan teguran atas kunjungan itu.

Politikus Terjerat Hukum

Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Adriansyah, ditangkap tangan oleh KPK di sebuah hotel di kawasan Sanur, Bali, pada 9 April. Ia menerima duit suap untuk kepentingan izin usaha tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem yang juga anggota Komisi III DPR Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 15 Oktober 2015. Rio diduga menerima gratifikasi dari Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pudjo Nugroho.

Di bulan yang sama, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia diduga Menerima Suap Proyek PLMH Provinsi Papua.

Lagi-lagi Setya Novanto

Belum usai kontroversi pertemuan Setya Novanto dengan Donald Trump, masalah lebih serius menimpa Novanto. Rekaman percakapan Setya Novanto dengan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin dan pengusaha Riza Chalid, memaksa orang nomor satu di parlemen itu harus mundur dari jabatannya. Dalam rekaman tersebut diduga ada pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait bagi-bagi saham PT Freeport Indonesia.

Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan keputusan mayoritas dari 17 anggota memberikan sanksi berat. Namun, akhirnya Setya pun mengundurkan diri pada 16 Desember 2015.

Kasus ini menimpa Setya berawal dari laporan Menteri ESDM Sudirman Said di November 2015 yang membuat gempar publik Tanah Air dengan mengungkap adanya tokoh politik yang meminta saham terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Tersebutlah di dalam laporan itu dugaan pencatutan nama Jokowi-JK.

Desakan publik membuat Sudirman Said nekat melaporkan masalah ini ke Mahkamah Dewan Kehormatan DPR. Dia melaporkan seorang anggota DPR ke dewan etik itu. Saat itulah inisial SN mencuat yang merujuk pada Setya Novanto.

Pilkada Serentak 2015

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 menjadi tonggak sejarah demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, di 9 Desember 2015, Indonesia melaksanakan pilkada serentak di 269 daerah untuk memilih wali kota, bupati, dan gubernur.

Secara umum pilkada serentak 2015 berlangsung aman, sekaligus mengantarkan tiga artis sekaligus menjadi “raja-raja kecil” di daerahnya masing-masing. Adalah Zumi Zola berhasil menjadi Gubernur Jambi hingga 2020, Pasha Ungu sebagai Wakil Wali Kota Palu, dan Emil Dardak yang berhasil menang sebagai Bupati Trenggalek.

Pimpinan Baru KPK

Presiden Joko Widodo melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan bertugas hingga 2019. Pelantikan yang dilakukan di Istana Negara pada 21 Desember 2015, itu menghapus kekhawatiran sebelumnya yaitu molornya pemilihan capim KPK di DPR.

Dalam empat ke depan, KPK akan dinakhodai oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan empat wakilnya yaitu Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan La Ode Muhammad Syarif.

Pilihan atas jajaran pimpinan KPK ini menuai kontroversi, khususnya dari beberapa pengamat. Pasalnya, beberapa pihak menilai pimpinan KPK saat ini menitikberatkan korupsi pada pencegahan bukan penindakan. (obs)

Sumber : www.cnnindonesia.com 

Sekian untuk berita hari ini yang dapat kami bagikan untuk anda. Wassalam.....

LIKE & SHARE

Tweet

loading...